English:

It is my book entitled “Legal Pluralism in Industrialized Indonesia: A Case Study on Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java” published by VDM Verlag Dr. Muller Publishing House – Germany. This book analyzes the phenomenon of legal pluralism in the context of industrialization in Indonesia by taking a case study on the land conflict between Sedulur Sikep community as an adat people community living in Middle Java and Semen Gresik Company as a cement manufacturer proposing to establish its new factory and to exploit limestone in the Kendeng Hills as the place where the Sedulur Sikep community are living, in which such plan is fully supported by the government.

Here is the abstract of this book:

“Industrialization has been so popularly established in the modern world, and it is justified by a perception that it can foster development in a country. So many countries are then encouraged to establish policies expected to promote industrialization, including in the realm of legal policy which is usually imposed through the politics of legal centralism. However, such perception may contain serious risk. In a pluralistic country like Indonesia where there are still so many people living in traditional socio-political groups called as adat people, such centralistic policies imposed regarding to the development interest often neglect the existence of these people and this situation often leads into tensions and conflicts between the government and corporations in one hand and the adat people in another hand. This book provides a contemporary picture about a state of legal pluralism in Indonesia in the middle of industrialization era as reflected by a conflict of land involving a community of adat people called as “Sedulur Sikep” and a cement company supported by the government regarding to a plan of industrial establishment in Middle Java.“

For getting this book, you can buy it through online bookstores as listed below:

• Amazon.com
• get-morebooks.com

Bahasa Indonesia:

Telah terbit buku saya berjudul “Legal Pluralism in Industrialized Indonesia : A Case Study on Land Conflict Between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java” yang diterbitkan oleh Penerbit VDM Verlag Dr. Muller – Jerman. Buku ini mengkaji fenomena pluralisme hukum dalam konteks industrialisasi di Indonesia dengan mengabil studi kasus pada konflik yang terjadi antara Masyarakat Sedulur Sikep (wong Samin) di Pati Jawa Tengah dengan Pemerintah dan P.T Semen Gresik atas rencana pendirian pabrik semen dan eksploitasi batu kapur di Pegunungan Kendeng Utara sebagai wilayah tempat tinggal masyarakat Sedulur Sikep.

Adapun abstrak dari buku ini adalah sebagai berikut:

“Industrialization has been so popularly established in the modern world, and it is justified by a perception that it can foster development in a country. So many countries are then encouraged to establish policies expected to promote industrialization, including in the realm of legal policy which is usually imposed through the politics of legal centralism. However, such perception may contain serious risk. In a pluralistic country like Indonesia where there are still so many people living in traditional socio-political groups called as adat people, such centralistic policies imposed regarding to the development interest often neglect the existence of these people and this situation often leads into tensions and conflicts between the government and corporations in one hand and the adat people in another hand. This book provides a contemporary picture about a state of legal pluralism in Indonesia in the middle of industrialization era as reflected by a conflict of land involving a community of adat people called as “Sedulur Sikep” and a cement company supported by the government regarding to a plan of industrial establishment in Middle Java.“

Untuk mendapatkan buku tersebut, silahkan mengakses online bookstores sebagai berikut:

• amazon.com
• get-morebooks.com

Seringkali orang mengaku dirinya ber-agama guna ber-Tuhan. Sayangnya mereka seringkali terjebak lebih menuhankan agama itu sendiri dari pada Tuhan. Kita harus sadar bahwa walau agama membawa klaim nilai-nilai ketuhanan, antara agama (sbg suatu hal yg imamen) dan Tuhan (sbg suatu hal yg transenden) adalah entitas yg berbeda. Bagaimanapun, agama jelaslah suatu produk budaya.

Adalah benar bahwa dalam setiap agama terkandung nilai-nilai ketuhanan (religio-magis). Namun perlu diingat bahwa nilai-nilai tersebut bekerja dalam wilayah kesadaran manusia, dan, sebagaimana kita tahu, setiap produk kerja kesadaran manusia adalah budaya. Sebagai suatu hasil artikulasi pencerapan atas kekuatan adi-kodrati di luar dirinya (Tuhan), dalam kesadarannya manusia melakukan pro-kreasi, produksi, dan re-produksi nilai yang kemudian kita namakan sbg nilai-nilai ketuhanan. Sebagai suatu realitas, rangsangan kekuatan adi-kodrati (eksistensi Tuhan) sedari awal masuk ke dalam wilayah kesadaran manusia melalui aktivitas penafsiran, yg kemudian diolah lebih lanjut dan di re-produksi mjd nilai-nilai ketuhanan (spiritualisme, religio magis), yg lebih jauh lagi dikongkritisasi dalam ruang sosiologis dg nama: agama.

Sebagai suatu kerja kesadaran, dan sebagaimana yg mjd sifat khas budaya, semua rentetan aktivitas di atas tentunya bersifat: subyektif-relatif-kondisional. Segala macam pengalaman yg dimiliki si subyek ybs dlm melakukan aktivitas penafsiran akan mjd determinan atas hasil penafsiran yg dicapai. Itulah mengapa, dalam setiap agama, tdp subyek Tuhan yg berbeda-beda (Kristus, Allah, Sang Hyang Widhi, Yahwe, dsb) beserta nilai-nilai yg secara relatif berbeda-beda pula. Hal tsb disebabkan karena semua aspek historis yg sifatnya relatif yg muncul di saat agama tsb dilahirkan, yg kemudia scr terus-menerus diprokreasi (baca: disebarkan), mjd determinan atas aktivitas tsb yg scr logis akan menghasilkan keberagaman. Keberagaman (subyektivisme, relativisme, dan kondisionalitas) adalah ciri khas kerja kesadaran manusia, dan karena agama adalah bagian dari padanya, maka keberagaman adalah juga mjd ciri khas keberagamaan, dan hal ini tidak bisa dicegah terlebih lagi disalahkan. Namun di sisi lain, karena semua agama berawal dari aktivitas kerja kesadaran manusia atas adanya realitas tunggal yaitu kekuatan adi-kodrati (eksistensi Tuhan) di luar dirinya, maka dibalik subyek Tuhan yg berbeda-beda dan di balik keberagaman relatif nilai-nilai yg ada, tdp garis besar yg sama atas semua agama yg pernah ada dalam peradaban manusia, dan ini berlaku sejak haman purba hingga jaman kontemporer sekarang ini.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya disadari bahwa hal terpenting dari agama bukanlah hal yg sifatnya relatif-subyektif- serta kondisional, namun garis besar yg sama yg mjdkannya karakteristik umum proses kerja pencerapan manusia atas kekuatan adi-kodrati di luar dirinya yg tjd sejak jaman dahulu hingga akhir jaman nanti. Dengan demikian, hal terpenting dari agama bukanlah siapakah subyek Tuhan itu sendiri, serta nilai-nilai relatif yg beragam lainnya, melainkan adanya premis umum bahwa tdp kekuatan adi kodrati di luar diri manusia (eksistensi Tuhan) dimana manusia menundukkan diri terhadap kekuatan tersebut guna menciptakan realitas kehidupan yg lebih baik bagi mereka.

Sebagai suatu budaya, adalah seharusnya jika agama tidak bersifat solid dan kaku, karena bagaimanapun dia adalah wujud kerja aktivitas kreasi-prokreasi dan interpretasi-reinterpretasi nilai yg akan senantiasa bergulir sepanjang sejarah. Sebagaimana artikulasi budaya lainnya, agama seharusnya bersifat cair, luwes, terbuka, inklusif, dan dialektis, yang bisa diserap dan dituangkan kembali dalam berbagai “bejana sosial” yang berbeda-beda. Sebagaimana kemampuan penangkapan manusia akan realitas (aktivitas penafsiran) yang senantiasa terbatas (shg bersifat subyektif, relatif, dan kondisional), agama-agama yg beragam adalah bagaikan kepingan-kepingan kecil sebuah puzzle, di mana untuk mendapatkan gambaran umum yg lebih baik ttg esensi dasar agama yg beragam tsb, masing-masing puzzle harus dirangkai satu sama lain. Oleh karena itulah, komunikasi dan dialog atas keberagaman keberagamaan yang didasari kesamaan dalam garis besar yang ada guna mendapatkan gambaran kebenaran yg labih baik adalah suatu keniscayaan.

Namun sayangnya, agama yang seharusnya berada dalam ruang kultural tersebut seringkali diseret jauh ke luar untuk dibawa masuk dalam dimensi kekuasaan melalui klaim-klaim universalitas. Apa yang seharusnya relatif (personifikasi Tuhan, nilai-nilai relatif yang beragam scr sosiologis) dijadikan sbg nilai-nilai umum dan meminggirkan serta mengaburkan premis umum yg sebenarnya (ketertundukan atas kekuatan adi kodrati guna menciptakan kehidupan yg lebih baik) dg tujuan utk dpt menguasai klaim kebenaran scr monolitis untuk kemudian dapat melakukan kooptasi pada agama-agama dan aspek-aspek budaya yang lainnya. Agama kemudian menjadi klaim identitas, yg berfungsi sbg alat eksklusi dan marjinalisasi atas yang lain (the other). Sampai di sini, agama sudah berubah menjadi alat penindasan. Itulah mengapa, sejarah dunia telah terlalu sering membuktikan, betapa banyaknya fenomena pembantaian anak manusia atas dasar klaim agama. Untuk mempertahankan kedok kekuasaan ini, maka digunakanlah jargon-jargon kesakralan. Agama menjadi suatu entitas yg final, solid, rijid, dan irasional yang terlarang untuk dimasuki aktivitas akal, kritik, modifikasi, dan komunikasi. Inilah fenomena dimana agama telah dituhankan melebihi Tuhan itu sendiri.

English:

People often claim them self as religious persons in order to claim that they believe in God. Nevertheless, they are often trapped to worship their religion more as “God” rather than the God itself.  We have to realize that even though the religions bring theism values, religion (as an immanent existence) and God (as a transcendence existence) are different entity. Religion is produced by culture.

Indeed, every religion has theism values inside it. But we have to remember that these values work inside human’s consciousness, and, as we already know, everything produced by human’s consciousness is what we call as culture. As a result of humans’ perception of the natural supreme power outside them self, they (humans) create, produce, and re-produce values inside their consciousness, and these values are what we know as theism values. As a reality, the stimulus of the natural supreme power enters the humans’ consciousness through interpretation activity, and then processed and reproduced as theism values (spiritualism), in which these theism values will be concretized further in a sociological space as religion.

As a conscious work, and as what cultural characteristic is, every single phase of the activities above is, off course, subjective-relative-conditional. Every thing which has been experienced by the subject (human) will determine the result of the interpreting process done by this subject. That’s why in every single religion there are many different personifications of God (i.e.: Christ, Allah, Yahweh, Sang Hyang Widhi, etc.), including the relatively different values following them. It is because all relative historical aspects existing at the time when a religion raises and then spreads, determine all those activities which logically results in diversity and plurality. Relativity, plurality, diversity, subjectivity, and conditionality are the characteristics of human’s consciousness, and because religion is part of human’s consciousness so all the characteristics above are the characteristics of religion as well, and this fact can not be avoided or even be blamed. However, there is one same essence lies behind various values among various religions which has been being established since ancient time until nowadays because though human interpret the natural supreme power in various way and results variously as well the interpreted object is the same thing. According to this, we should realize that the most important things of religions are not the relative-subjective-conditional things of them but the same essence which is the general characteristic of the perception activity of the natural supreme power done by humans since ancient time until contemporary time right now. So, the most important thing of religions is not who the God is including all relative values following it but the general premise that there is natural supreme power  (the God) existing outside humans whom humans submit them self on it in order to create a better life.

As part of culture, religions should not be solid and rigid because it is a result of creation, pro-creation, interpretation and re-interpretation activities which always happen along the history. As commonly articulated culture, religions should be liquid, flexible, open, and dialectical which can be absorbed and then re-manifested in different social context. According to the limited human ability in capturing the reality, various religions existing in this world is like pieces of puzzle which has to be linked one to another. Therefore, communication and dialogue among these various religions based on their same essence in order to get a bigger and better picture about the truth is inevitable.

Unfortunately, religions which should be developed in cultural space are often taken out from that space in order to be bring into power dimension through claims of universality. What should be relative (the personifications of God and various sociological values) is perceived as general values which marginalizes and obscures the real general premise (humans submission on the natural supreme power outside them)in order to get a monolithic control of the claim of truth that makes possible to be dominate over another religions and cultures. Religion then becomes claim of identity which functions as tool to exclude and marginalize the others. At this stage, religion has transformed into a suppression tool. That’s why history has proven too often how many man slaughters has been happening based on religious claims. In order to defend this disguise of power, many jargons of holiness are used. Religion becomes a final, rigid, solid, and unreasonable entity which is forbidden for any reasoning activity, critique, modification, and communication. This is what we can say here as worshiping religion more than the God itself.

Note: Tulisan ini dimuat di Harian Surabaya Pagi tanggal 27 Maret 2010 (This article was also published in Surabaya Pagi Daily News on March 27, 2010.)

As the final appeal court, the Supreme Court of Indonesia supervises four different courts in Indonesia either in the first level or in the appeal level, which are: General Court, Administrative Court, Religion Court, Military Court, and some specialized courts. General Court is a court which has competency to adjudicate any common criminal case and common civil / private case [article 50 of the Indonesian Legislation number 2 of 1980]. Administrative Court is a court which has competency to adjudicate any administrative dispute between citizen and the government [article 47 of the Indonesian Legislation number 5 of 1986]. Military Court has competency to adjudicate any criminal case done by an army [article 9 of the Indonesian Legislation number 31 of 1997], meanwhile the Religion Court has competency to adjudicate several civil cases among Muslims which are marital, inheritance, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqah, and economic business which is held based on Islamic principle [article 49 of the Indonesian Legislation number 3 of 2006].

Some specialized courts are courts which have very specific competency regulated by specific legislation. Some examples of this kind of court are: Special Court of Human Rights to adjudicate any gross human rights violation [based on the Indonesian Legislation number 26 of 2000], Special Court of Corruption to adjudicate any case of corruption [based on the Indonesian Legislation number 31 of 1999],  Special Court of Commerce to adjudicate bankruptcy case [based on the Indonesian Legislation number 37 of 2004], case of copy rights violation [based on the Indonesian Legislation number 19 of 2002], and resolve dispute about patent [based on the Indonesian Legislation number 14 of 2001], dispute about trade mark [based on the Indonesian Legislation number 15 on 2001], dispute about trade secret [based on the Indonesian Legislation number 30 of 2000], and dispute about trade competition [based on the Indonesian Legislation number 5 of 1999], and Special Court of Children to adjudicate common criminal case committed by children [based on the Indonesian Legislation number 3 of 1997].

Alongside the judicial system explained above, the Indonesian legal system also recognize “Alternative Dispute Resolution (ADR)” as an alternative way in resolving dispute in civil and private law field especially in commercial matter outside the court. The ADR mechanism is perceived as an urgent thing because of its ability to provide “win-win solution,” and this mechanism ranges from negotiation, mediation, to arbitration.  The ADR menchanism is regulated by the Indonesian Legislation number 30 of 1999. This legislation may reflect the insistence done by the government about the importance and urgency of this dispute resolution mechanism. Furthermore, according to the Supreme Court’s regulation number 2 of 2003, the General Court and the Special Court of Commerce is obliged to organize mediation among conflicting parties who submit their case in civil and commerce field into these courts.

Bahwasanya kemerdekaan sebagaimana dicita-citakan oleh para nenek-moyang pendiri bangsa ini (the founding fathers) bukanlah sekali-kali kemerdekaan dengan arti yang sangat minimalis berupa lepasnya Indonesia dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme bangsa asing saja, melainkan sebagai pintu gerbang atau yang oleh Soekarno disebut sebagai “jembatan emas” (the golden bridge) menuju tata sosial masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang secara eksplisit dituliskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 dan ke-4 sebagai suatu rumusan filosofis nan fundamental dari tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ini.

Bardasarkan tujuan kemerdekaan yang kemudian langsung disambung dengan pendirian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan dan pendirian negara ini hanyalah memiliki makna jika ia dapat menjadi akses bagi rakyat secara keseluruhan menuju kemakmuran dan kesejahtreraannya yang hanya dapat dicapai dengan cara menciptakan suatu struktur masyarakat yang berkeadilan sosial (social structure based on social justice).

Pertanyaannya, selama 64 tahun ini, apakah tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial ini telah benar-benar tercipta? Untuk mempermudah menjawab pertanyaan ini, maka saya akan menggunakan analisis mikro, yakni dengan tidak melebarkan spektrum pada skala nasional melainkan dengan membatasi spektrum dalam skala lokal. Sebagai masyarakat Jawa Timur, tentu kita semua (seharusnya) masih aware (memberikan perhatian penuh) pada kasus terbesar nan multi dimensional yang tak terselesaikan hingga kini, yakni kasus lumpur Lapindo.

Click DI SINI untuk artikel selengkapnya.

Click di sini

29 Mei 2009 adalah genap 3 tahun semburan lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suatu rentang waktu yang tidak dapat dikatakan pendek bagi ribuan kepala keluarga yang harus terusir paksa dari rumah dan tempat tinggal mereka sebagai dampak semburan ribuan kubik lumpur yang telah terjadi dan tidak ditangani sebegitu lamanya hingga kini.

Secara yuridis, dengan musnahnya rumah, tanah, serta lahan dan terusirnya ribuan korban dari tempat tinggal mereka akibat luapan lumpur ini, sesungguhnya telah tersuguhkan suatu fakta hukum bahwa telah terjadi suatu peristiwa terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara sebagai hak dasar yang mutlak harus terpenuhi dan tidak boleh terkurangi sedikitpun yang melekat secara inheren pada masing-masing individu warga negara, yang oleh karenanya demi hukum harus segera dilakukan restitusi atau penggantian atas terlanggarnya hak-hak konstitusional korban lumpur tersebut……

……for the complete article, please click options below:

- Surabaya Pagi news

- original (PDF file) version

Pada ujungnya, upaya penegakan hukum (penertiban) pun sekali lagi dilakukan, dan ironisnya lagi-lagi harus terartikulasikan secara koersif dan represif melalui tangan kekuasaan dengan nama: p e n g g u s u r a n. Pertanyaannya, apakah memang harus demikian upaya penegakan hukum itu dilakukan? Jika para PKL harus digusur atas nama hukum, maka hukum apakah yang diharapkan dapat melindungi nasib mereka?

……For the complete article please read “Surabaya Pagi” edition 14th May 2009, or you can download it here

Sontak saja, penderitaan yang dialami rakyat Palestina di jalur Gaza kini, ditambah dengan mandulnya  berbagai jalur diplomatik internasional yang ada untuk menghentikan konflik dan menciptakan perdamaian di Tiumr Tengah dikarenakan keberpihakan negara yang terkuat di dunia ini (AS) di belakang Israel, segera memicu simpati dan empati ribuan masyarakat muslim dunia, khususnya Indonesia untuk berpartisipasi secara konkrit berkait konflik di jalur Gaza ini.  Berbagai ormas Islam yang tersebar di berbagai penjuru nusantara melakukan berbagai aksi guna menunjukkan solidaritas mereka atas penderitaan “saudara-saudara sesama muslim” yang ada di Palestina, mulai dari aksi turun ke jalan menyuarakan aspirasi sambil mengutuk kebiadaban Israel dan keberpihakan AS di belakangnya hingga kepada aksi penggalangan dana untuk disumbangkan ke Palestina. Tidak berhenti sampai di situ saja, beberapa ormas Islam tersebut bahkan ditengarai melakukan penjaringan sukarelawan yang nantinya akan dikirimkan langsung ke garis depan di jalur Gaza, entah sebagai tenaga perdamaian atau sebagai milisi sipil untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Israel.

Apa yang terjadi di atas jelas merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dan sangat manusiawi, karena bagaimanapaun peperangan adalah peristiwa yang sangat mencederai rasa kemanusiaan, dimana berbagai pelanggaran HAM sangat rentan (atau telah) terjadi, sehingga dengan begitu akan mudah menggerakkan jiwa humanisme setiap orang dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan guna mencegah peristiwa tersebut berkembang lebih jauh sehingga tidak bertambah lagi korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang telah banyak berjatuhan. Sehingga, atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim khususnya yang tergabung dalam berbagai ormas Islam yang melakukan berbagai aksi solidaritas di atas sangat mudah untuk dipahami dan patut mendapatkan apresiasi.

Namun pertanyaannya, apakah yang dilakukan beberapa ormas Islam dalam mengapresiasikan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Palestina tersebut benar-benar dilandasi keterpanggilan rasa kemanusiaan, ataukah hanya atas sentimen agama nan sempit semata?

Pertanyaan ini layak mengemuka atas adanya suatu alasan, bahwa apa yang terjadi di Palestina saat ini sesungguhnya juga terjadi di Indonesia, negeri kita ini dan menimpa bangsa Indonesia (yang mayoritas adalah muslim), saudara-saudara terdekat kita.

Apa yang terjadi di jalur Gaza saat ini, yakni suatu agresi militer nan membabi buta yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina, dapat dirangkumkan dalam terminologi khusus: kekerasan, penindasan, pelanggaran HAM (human rights violence), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity), dan keempat hal ini juga masih terpraktekkan dalam panggung kekuasaan Indonesia. Bagaimana tidak, jika di jalur Gaza saat ini hak untuk hidup dan sejahtera masyarakat Palestina dirampas dan ditindas secara sewenang-wenang dan membabi-buta oleh pasukan Israel melalui agresi militernya, maka hal yang sama juga banyak menimpa penduduk negeri ini akibat lilitan kemiskinan nan begitu parah sehingga mengakibatkan banyak sekali nyawa anak-anak Indonesia yang merupakan masa depan bangsa ini harus terenggut dikarenakan penyakit busung lapar.Bayangkan, jika anak-anak Palestina mati akibat pelor senapan tentara Israel yang memang merupakan musuh mereka, anak-anak Indonesia mati hanya disebabkan kurang makan akibat kebebalan pemerintahan negaranya sendiri yang hingga kini masih mengklaim dirinya sebagai negara agraris!

Di sisi lain, jika banyak sekali rumah-rumah warga Palestina hancur akibat serangan udara misil-misil Israel sehingga mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan perlindungan atas rasa aman, serta lingkungan yang baik, maka saudara-saudara kita di Porong hingga kini sejak lebih dari dua tahun yang lalu telah kehilangan rumah, lahan, hingga pekerjaan mereka akibat terendam luapan lumpur yang muncul tak terkendali dan tidak dikendalikan akibat kesalahan prosedur pengeboran gas yang dilakukan oleh sebuah korporasi swasta nasional yang mendapatkan ijin secara misprosedur pula oleh pejabat-pejabat pemerintah yang korup sehingga sampai sekarang saudara-saudara kita di Porong tersebut masih harus hidup di “barak” pengungsian darurat yang tidak layak huni di Pasar Baru Porong.

Disamping itu,

masih banyak juga penderitaan-penderitaan lain yang senantiasa dirasakan rakyat kecil, khususnya masyarakat marjinal seperti halnya para kaum miskin kota (urban poor people), para pedagang kaki lima (PKL), pemulung, dan sejenisnya dimana eksistensi mereka seringkali direpresi melalui praktek-praktek penggusuran oleh aparat pemerintah mereka sendiri atas nama estetika (ketertiban dan keteraturan kota). Belum lagi ketidak adilan yang senantiasa menimpa saudara-saudara sebangsa yang berada di berbagai pulau di luar Jawa seperti Papua dan pedalaman Kalimantan, dimana mereka hidup di atas tanah yang kaya namun kehidupan mereka tidak pernah beranjak dari garis kemiskinan walaupun kekayaan tanah adat mereka dikeruk dan dieksploitasi secara masif hari per harinya, dimana kekayaan itu berpindah jauh melintasi samudra luas hingga jatuh ke tangan kapitalis-kapitalis di negeri asing dan hanya menyisakan remahan-remahan kecil yang dinikmati oleh penguasa korup berparadigma ekonomi neo liberal. Pada akhirnya, tanah ulayat yang telah mereka keramatkan sebagai peninggalan nenek moyang mereka dengan tujuan rasional untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya secara tradisional guna anak cucu mereka kelak telah hancur dengan tetap meninggalkan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan bagi pemilik sah tanah-tanah tersebut yang tak jarang diikuti dengan ancaman bahaya kerusakan lingkungan.

Berbagai macam persoalan yang diadalami saudara-saudara sebangsa di atas bukanlah persoalan yang berlangsung secara temporer, bukan juga sebagai akibat agresi negara asing, melainkan sebagai akibat kezaliman penguasa yang mengklaim sebagai wakil mereka di negeri tempat mereka tinggal, yang berlangsung secara terus-menerus sejak sekian lama yang tak jarang terlembagakan secara sistemis, sebagai suatu rangkaian penindasan yang berujung kepada hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh bangsa Palestina saat ini: kekerasan, perampasan hak, pelanggaran HAM, serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apa yang terjadi di Palestina jelas merupakan tragedi kemanusiaan yang menginjak-injak harkat hidup manusia sehingga harus dikutuk oleh semua umat manusia yang masih memiliki sense of humanity. Berdasarkan hal ini, maka sangat wajar kiranya jika konflik di jalur Gaza mengundang simpati dan solidaritas dari masyarakat dunia, tak ketinggalan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa gelombang solidaritas muncul dengan sangat kuat, bahkan hingga memicu keterpanggilan sebagian orang sebagai sukarelawana untuk dikirimkan ke baris depan pertempuran, atas fenomena konflik di jalur Gaza, tempat nun jauh di sana (dengan segala resiko dan kesulitannya) tetapi menjadi kurang begitu terasakan atas penderitaan-penderitaan saudara-saudara sebangsa sebagaimana di singgung di atas sedangkan hal itu telah terjadi sedemikian lamanya di negara tempat tinggalnya sendiri? Mengapa jika korban ratusan warga Palestina sanggup menyalakan semangat sebagian kelompok warga bangsa ini untuk mensingsingkan lengan baju maju ke medan pertempuran hingga mencoba menjadi milisi-milisi sipil, namun jika menghadapi ratusan masyarakat Porong yang terancam musnah peradabannya oleh semburan lumpur yang begitu masif, ratusan atau mungkin ribuan masyarakat miskin kota yang senantiasa hidup di bawah ancaman penggusuran, represi, dan bayang-bayang kekerasan seperti halnya para PKL hingga anak-anak jalanan, atau ribuan masyarakat Papua yang menderita kelaparan, dan jutaan masyarakat Indonesia lainnya yang masih terjerembab hidup di bawah garis kemiskinan, jarang sekali -jika tidak dikatakan tidak ada- terdengar ada kelompok-kelompok khususnya ormas-ormas Islam yang menawarkan diri sebagai sukarelawan untuk terjun ke daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan, daerah  rawan konflik (konflik horizontal berlatar belakang SARA), pedalaman Papua dan pulau-pulau yang lain tempat hidup berbagai suku pedalaman yang terisolir yang membutuhkan bantuan pendidikan dan kesehatan akibat keterbelakangan dalam hal kesejahteraannya, ataupun menjadi sukarelawan pembela hak-hak masyarakat korban lumpur Lapindo yang hingga kini tak kunjung memiliki kejelasan atas nasib mereka? Jika suara jihad itu dengan lantang diteriakkan untuk warga Palestina, mengapa tidak terdengar jihad untuk warga Indonesia, saudara sebangsa setanah air,  yang tertindas dalam kemiskinan dan kemelaratan serta berbagai perampasan hak hingga pelanggaran HAM, yang juga telah banyak terenggut nyawanya sebagai akibat penindasan itu?

Sebagai contoh adalah pengalaman saya pribadi sebagai sukarelawan advokasi hukum bagi masyarakat korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, dimana saya ikut merasakan kefrustasian warga korban yang terampas hak-hak dasarnya (tempat tinggal, pendidikan, hingga pekerjaan yang sebelumnya secara sah mereka miliki) dikarenakan rumitnya permasalahan tersebut akibat besarnya ekses politik yang ada dan ditambah lagi minimnya kepedulian dan solidaritas dari elemen-elemen masyarakat yang ada untuk ikut memeperjuangkan kepentingan mereka, sedangkan di sisi lain dampak destruksi dari adanya luapan lumpur Lapindo amat sangat nyata (menenggelamkan beberapa desa beserta ribuan hektar lahan pertanian disekitarnya, puluhan pabrik, hingga infratruktur mulai jalan tol, jalan raya, dan rel KA, serta merenggut nyawa beberapa orang) dimana jika tidak segera ditangani maka akan mengancam menghancurkan sebuah peradaban bernama kota Porong (dan Sidoarjo?). Hingga saat terakhir saya mendampingi warga korban, tidak saya temukan adanya solidaritas dari elemen masyarakat sebagaimana ormas-ormas Islam yang kini banyak sekali meneriakkan seruan “jihad for Palestine, save Palestine,” dll yang ikut turun lapangan memperjuangkan hak-hak para korban yang terampas melawan kelaliman penguasa yang dengan sengaja mengabaikannya. Saya tidak juga menemukan kepedulian para kaum muda khususnya mahasiswa untuk -paling tidak- melakukan aksi turun ke jalan, ataupun aksi penggalangan dana bagi korban lumpur sebagaimana yang banyak sekali terlihat kini berkait dengan konflik Gaza.  Apakah penderitaan masyarakat Porong tidak memenuhi syarat untuk seruan jihad? Apakah tenggelamnya beberapa desa, hancurnya infrastuktur, hilangnya pekerjaan, hingga kerusakan lingkungan yang teramat parah tidak cukup untuk menggambarkan seriusnya persoalan sebagaimana yang sekarang juga tengah terjadi di Palestina? Apakah persoalan korupsi, persoalan anak-anak jalanan, penggusuran serta represi atas PKL dan kaum miskin kota, kematian anak-anak Indonesia akibat busung lapar, kemiskinan dan kemelaratan masyarakat terlebih lagi masyarakat pedalaman seperti di Papua, Kalimantan, dll tidak cukup menumbuhkan solidaritas untuk mendorong umat manusia sebangsa setanah air guna turun langsung melakukan perjuangan dan perlawanan atas segala macam bentuk perampasan hak dan penindasan oleh penguasa negeri sendiri? Ataukah jangan-jangan solidaritas itu hanya berlatar belakang sentimen golongan nan sempit semata, atau berlandaskan sentimen pembelaan agama yang ujung-ujungnya hanya berupa motif pahala semata? Apakah kita dalam menolong orang lain bertujuan kepentingan diri dan bukan kepentingan orang yang kita tolong tersebut an sich?

Tulisan ini tidak sekali-kali bermaksud mengkerdilkan dan mereduksi atas segala peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, beserta segala macam aksi solidaritas yang muncul atasnya. Bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza sungguhlah jelas merupakan aksi kekejaman dan penindasan atas harkat kehidupan manusia, sebuah pelanggaran HAM yang sungguh berat, yang untuk itu memang perlu kiranya kita untuk melakukan suatu hal nyata sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kita. Namun, tulisan ini saya maksudkan untuk mengajak serta mendorong semangat-semangat solidaritas yang terjaring secara menakjubkan bagi masyarakat Palestina ini agar juga dapat diarahkan guna menolong saudara-saudara sebangsa kita sendiri yang senyata-nyatanya juga sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah memang suatu krisis, namun janganlah lupa terhadap apa yang terjadi di pelosok pedalaman pulau-pulau di Nusantara, di Porong, serta di berbagai kantong-kantong kemiskinan di segala penjuru Indonesia, juga sedang mengalami krisis yang tidak kalah berat. Jika bangsa Palestina banyak terancam hidupnya atas serangan rudal dan peluru tentara Israel, maka bangsa Indonesia banyak yang terancam hidupnya akibat sesuap nasi yang tidak mampu mereka dapatkan.

Solidaritas terhadap bangsa Palestina adalah penting, namun sangatlah tidak bijak jika dalam bersolidaritas bagi perjuangan bangsa lain kita melupakan kemaslahatan bangsa sendiri yang jelas-jelas masih perlu diperjuangkan, karena bagaimana mungkin kita mampu menolong orang lain jika diri kita sendiri masih tak tertolong?

Struggle for your people’s rights. Jihad for Indonesia! Save your people, then you can save the others (the Palestine’s people).

“Menuju Revolusi Bangsa Indonesia, Menuju Revolusi Bangsa-Bangsa di Dunia!”

Tuesday, 23 September 2008 SURABAYA – SURYA-Kelompok dosen Universitas Airlangga yang menamakan diri Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga (SDPUA) menolak pengesahan RUU Pornografi. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini adalah Airlangga Pribadi, Joko Susanto, S Dwi Windyastuti, Liestianingsih Dwidayanti, IGAK Satrya Wibawa (FISIP) dan Irfan Wahyudi yang semuanya dosen FISIP. Kemudian dari Fakultas Hukum Joeni Arianto, Herlambang Perdana dan Franky Butar Butar serta Listiono Santoso dari Fakultas Sastra.

Pernyataan sikap itu disampaikan anggota SDPUA dalam koferensi pers yang diadakan di kampus FISIP Unair, Senin (22/9) siang. Menurut mereka RUU itu telah menabrak batas-batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Intervensi Negara dalam mengontrol persoalan moralitas dari kehidupan personal tiap-tiap warga negaranya dapat menjebak negara untuk mempraktikkan politik totalitarianisme terhadap warganegara.

Dalam RUU perempuan dan anak-anak ‘korban’ pornografi dipandang sebagai pelaku tindakan pornografi yang dapat dikenakan jeratan hukum. Dengan perspektif hukum seperti itu maka pengesahan RUU Pornografi hanya akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban.

“Yang dijadikan sorotan RUU Pornografi itu bersifat kabur sehingga menimbulkan multi tafsir, ada kata-kata ‘mengesankan ketelanjangan’ atau ‘membangkitkan hasrat seksual’, itu yang seperti apa? Dan dari sisi siapa yang memandangnya?,” ujar Joeni Arianto, dosen Fakultas Hukum Unair.

Mereka juga menyoroti beberapa pasal dalam RUU Pornografi yang dinilai rawan konflik. Seperti pasal 22 yang menyebutkan peran masyarakat yang bisa mengawasi dan melakukan pembinaan. “Bisa jadi ini hanyalah pengalihan dari kelemahan pengelolaan sistem negara untuk hal-hal mendasar seperti kemiskinan dan energi,” kata Airlangga Pribadi, Koordinator Bidang Umum (SDPUA).

SDPUA menegaskan penyusunan undang-undang seharusnya sedapat mungkin memberi ruang terbuka bagi kebhinekaan. RUU Pornografi yang ada saat ini terlalu sempit, di mana sebenarnya bisa diwakilkan oleh UU Perlindungan anak, UU Penyiaran atau UU Pers. “Jika tetap disahkan kami bisa mengajukan tuntutan melalui Mahkamah Konstitusi,” tegas Airlangga. rey

Kompas.com Senin, 22 September 2008 | 21:15 WIB

SURABAYA, SENIN – Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga menyatakan penolakan atas rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi. Alasannya, RUU Pornografi merupakan salah satu bentuk praktik totalitarianisme negara terhadap warga negaranya.

Demikian gagasan yang mengemuka dalam seruan Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga, Senin (22/9) di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya.

Koordinator Bidang Hukum Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga, Jeoni Arianto mengatakan, invervensi negara dalam mengontrol persoalan moralitas kehidupan personal warga negara dapat menjebak negara untuk mempraktikkan politik totalitarianisme.

RUU Pornografi melihat perempuan dan anak-anak sebagai pelaku tindakan pornografi yang dapat terkena jeratan hukum. “Perspektif ini justru menghilangkan konteks persoalan yang sebenarnya menempatkan perempuan dan ana k-anak sebagai korban dari obyek eksploitasi yang dilakukan sistem kapitalisme,” ujar Jeoni.

Dengan sudut pandang hukum seperti ini, maka pengesahan RUU pornografi akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang kedua kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem kapitalisme sekaligus korban tindakan represi negara.

Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.

“RUU Pornografi bertujuan sebagai pembinaan moral masyarakat. Di dalamnya jelas ada usaha standardisasi moral masyarakat, padahal moral merupakan bentuk nilai budaya yang sangat beragam dan patokannya tidak bisa disamaratakan begitu saja,” ujar Koordinator Bidang Umum Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga, Joko Susanto.

Cacat hukum

Dari sudut pandang hukum, Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga menilai RUU Pornografi mengandung permasalahan yang serius. RUU tersebut telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri.

“Seharusnya persoalan yang diatur RUU ini adalah masalah yang benar-benar mengancam kepentingan publik, seperti komersialisasi dan eksploitasi seks pada perempuan dan anak, penyalahgunaan materi pornografi yang tak bertanggung jawab, atau penggunaan materi seksualitas di ruang publik,” tambah Joeni.

Dosen FISIP Universitas Airlangga, Liestianingsih mengatakan, selain tidak adanya batas antara ruang hukum publik dan privat, RUU Pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Liestianingsih mencontohkan, pasal 1 angka 1 mengungkapkan …membangkitkan hasrat seksual. “Ungkapan ini jelas bertentangan dengan asas lex certa dimana hukum haruslah bersifat tegas,” katanya.

Proses penyusunan RUU Pornografi dinilai mengabaikan unsur-unsur sosiologis. Hal ini terlihat dari banyaknya pertentangan dan argumen yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat.

Dengan demikian, RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di ma syarakat. “Jika dilakukan penyeragaman standar nilai, maka hal tersebut merupakan bentuk penindasan baik oleh negara maupun sekelompok orang kepada kelompok lainnya,” ucap Liestianingsih.

Sebagai salah satu produk hukum, RUU Pornografi juga dinilai inkonstitusional, khususnya dalam bab II pasal 4 hingga 14, antara lain Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945, Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945, dan Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Padahal, dalam hukum berlaku asas perundang-undangan yang berbunyi lex superior derogat legi inferior atau suatu peraturan perundang-udangan harus mendasarkan diri dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Materi dari RUU ini jelas-jelas inkonstitusional. Jika RUU ini benar-benar disahkan, kami akan mengajukan gugatan banding ke tingkat Mahkamah Konstitusi,” tegas Liestianingsih.

]]> http://joeniarianto.wordpress.com/2008/09/24/ruu-pornografi-bentuk-totalitarianisme-negara/feed/ 2 joeniarianto tolak-ruu-pornografi-1